Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2021
Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2021
Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB Lebih lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System e-Court Mahkamah Agung adalah Layanan Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Online dan Pemanggilan Online. Lebih lanjut
Elektronik Surat Keterangan Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut
Awasi dengan SIWAS ! SAMPAIKAN/LAPORKAN PENGADUAN. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB. Lebih lanjut

Segenap Jajaran Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
menolak tegas segala bentuk gratifikasi
E-Tilang PN Lhoksukon Bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menerapkan e-tilang dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Lebih lanjut
Informasi Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Lhoksukon. Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pencari keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Lebih lanjut
Perpustakaan Digital PN Lhoksukon Perpustakaan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhoksukon. Perpustakaan digital diperuntukkan agar masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah 'mengintip" isi dari perpustakaan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi infomasi. Lebih lanjut
Perpustakaan Digital MA-RI Perpustakaan Mahkamah Agung-RI ini dikelola oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Dapatkan majalah, kliping, artikel, berita ataupun pengumuman di perpustakaan digital Mahkamah Agung-RI. Lebih lanjut
Selamat Datang di Official Website Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB



Jadwal Sidang Perkara

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat pencari keadilan mengenai jadwal sidang perkara pidana dan perkara perdata secara online yang dapat diakses melalui website yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi SIPP.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Lebih Lanjut

 

Eraterang

Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yaitu merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB.

Lebih Lanjut

E-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Adminitrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik maka Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi E-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online.

Lebih Lanjut

 

E-Skum

E-Skum adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan menggunakan alat E-Skum. Adapun maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Lebih Lanjut

Layanan Pengaduan Online

Survey Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan juga merupakan bagian dari strategi monitoring dan evaluasi pelayanan publik, sekaligus untuk memetakan situasi pelayanan publik pengadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Lebih Lanjut

 

Direktori Putusan

Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB.

Lebih Lanjut

Informasi Tilang

E-Tilang adalah Sistem Aplikasi dimana Anda bisa menemukan informasi Denda Tilang, dengan memasukkan Nama atau Nomor Register Tilang atau Nomor Polisi baik lengkap maupun potongan saja.

Lebih Lanjut

 

Agenda

Isi Survey IKM Anda Disini

Isi Survey IPK Anda Disini

Profil PN Lhoksukon

Profil PTSP PN Lhoksukon

Ikrar Bersama Pembangunan ZI

Yel-Yel ZI

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas