Rapat Bulanan Agustus 2019, Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Aplikasi SIKEP Versi 3.1.0 dan Penyerahan Sertifikat Agen Perubahan dan Role Model Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
Revisi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
Upacara dan Aneka Kegiatan Memeriahkan HUT MA-RI Ke-74 Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
Upacara HUT RI Ke-74
Rapat Bulanan Juli 2019 dan Sosialisasi Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti
Lebih lanjut
Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Pengumuman Seleksi Terbuka Jpt Pratama dan JPT Madya Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Penerimaan Calon Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap XII
Lebih lanjut
Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Axiologi Ilmu
Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Pembuktian Pidana
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas