Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Lebih lanjut
Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pntu (PTSP) Sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB Lebih lanjut
Awasi dengan SIWAS ! SAMPAIKAN/LAPORKAN PENGADUAN. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB. Lebih lanjut
Pemilihan Role Model Pengadilan Negeri Lhoksukon Bahwa untuk terwujudnya Reformasi Birokrasi dan dalam rangka peningkatan kedisiplinan di dalam bekerja agar selalu bersemangat maka perlu ditetapkan Hakim dan Pegawai yang dinilai dapat dijadikan contoh/teladan (Role Model) di Pengadilan Negeri Lhoksukon. Lebih lanjut

Segenap Jajaran Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
menolak tegas segala bentuk gratifikasi
E-Tilang PN Lhoksukon Bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menerapkan e-tilang dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Lebih lanjut
Informasi Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Lhoksukon. Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pencari keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Lebih lanjut
Perpustakaan Digital PN Lhoksukon Perpustakaan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhoksukon. Perpustakaan digital diperuntukkan agar masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah 'mengintip" isi dari perpustakaan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi infomasi. Lebih lanjut
Perpustakaan Digital MA-RI Perpustakaan Mahkamah Agung-RI ini dikelola oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Dapatkan majalah, kliping, artikel, berita ataupun pengumuman di perpustakaan digital Mahkamah Agung-RI. Lebih lanjut
LAYANAN INFORMASI TILANG MELALUI SMS GATEWAY PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS IB Sidang Tilang dilaksanakan setiap hari Rabu
Digitalisasi Persuratan Online Pengadilan Negeri Lhoksukon Lebih lanjut

Berita

Upacara Sumpah Pemuda ke 91
Rapat Bulanan Oktober 2019
Upacara Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019
Rapat Bulanan September 2019
Rapat Bulanan Agustus 2019, Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Aplikasi SIKEP Versi 3.1.0 dan Penyerahan Sertifikat Agen Perubahan dan Role Model Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
Lebih lanjut

Artikel

Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Axiologi Ilmu
Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Pembuktian Pidana
Lebih lanjut

Agenda

Profil Pengadilan

e-Court Mahkamah Agung RI


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas