Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB
Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021 Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B
Sosialisasi RKAKL DIPA Pengadilan Negeri Lhoksukon TA 2021
Penyerahan BDBS Oleh Dharma Yukti Karini Cabang Lhoksukon
Undangan Apel Siaga Kesiapan Penanggulangan Bencana Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe
Lebih lanjut
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS IB
HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TA 2021 PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS IB
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TA 2021 PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS IB
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TA 2021 PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS IB
Lebih lanjut
Panduan Penanganan Perkara Penyadang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan
Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Axiologi Ilmu
Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas