Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

1. Pendahuluan

Apabila dikaji secara intern, detail dan terperinci maka ilmu hukum merupakan  salah  satu   dari   suatu   bidang   hukum.   .......

Oleh: Dr. LILIK MULYADI, SH., MH

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, menurut Romli Atmasasmita istilah Hukum Pidana Internasional atau Internationale Strafprocessrecht semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional .......

PEMBUKTIAN PIDANA

oleh Rahmat Aries.SB,SH,MH.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, konteks Pembuktian Pidana merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. .......

TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH.,LL.M

*) Sebuah Kajian Deskriftif Analitis

Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan .......

Oleh : Ortala Badilum Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan .......

        Beberapa Teori Pembuktian.

      Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah : Untuk memberikan kepastian yang .......

Oleh : Fitriani, SH., MH

Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon

PENDAHULUAN

Proses peradilan pada dasarnya merupakan akhir dari suatu proses hukum yang menentukan apakah seseorang berhak atau berkewajiban .......

Oleh : Teuku Syarafi, SH., MH Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon

Di era globalisasi dewasa ini, manajemen kepemimpinan merupakan faktor penting dan penentu arah tumbuh kembang sebuah organisasi. Pemimpin yang .......

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada .......

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

1. Pengantar Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah .......